Oleh: safarians | 4 Maret 2015

PATUTKAH SKK MIGAS JADI BUMN?

Tugas utama SKK Migas saja berkesan lebih mewakili kontraktor minyak dan gas ketimbang mewakili Pemerintah Indonesia. Cost Recovery yang diajukan lembaga ini ke DPR setiap tahun terus membengkak dan menggergoti APBN. Ketika Pemerintah berencana menjadikannya sebagai BUMN, maka harus mempertimbangkan beberapa aspek, salah satunya cost revocery.

  Cost Recovery untuk lifting Indonesia tahun ini saja berpotensi rugikan negara Rp116 triliun. Karena DPR menyetujui angka yang diajukan SKK Migas sebesar US$51,13/barel dengan total sebesar US$16,5 miliar setara Rp 213 triliun (kurs Rp12.900). Padahal total upstream cost (biaya hulu) Indonesia tak sampai US$25/barel dengan total US$7,5 milIar (Rp97 triliun) untuk mendapatkan crude oil 825.000 per hari pada tahun ini, apabila mengacu kepada data perminyakan internasional.

Lifting  adalah sejumlah minyak mentah dan/atau gas bumi yang dijual atau dibagi di titik penyerahan (custody transfer point), menurut pasal 1 ayat 5 PP No.79/2010. Sedangkan Lifting cost merupakan satuan biaya untuk membawa satu barel minyak mentah ke atas permukaan tanah atau disebut sebagai rata-rata biaya produksi minyak mentah, menurut direktori Wikipedia. Disebutkan juga, parameter yang berpengaruh terhadap harga lifting cost adalah  komponen biaya instalasi, operating injection gas dan maintenance terhadap satuan pasar minyak per barel.  

Sedangkan menurut USLegal.com yang menjadi patokan Depertemen Energi Amerika Serikat mendefinisikan, lifting cost refers to the cost of producing oil and gas after drilling is complete. Oleh lembaga ini, yang termasuk dalam lifting cost tersebut meliputi; transportasi, tenaga kerja, supervisi, suplayer, operasional pompa, listrik, perbaikan, depresiasi, royalti, dan biaya insidental lainnya. 

Definisi di atas ada kesamaan dengan pendapat Charlotte J. Wright dan Rebecca A. Gallun dalam Fundamentals of Oil & Gas Accounting. Ia memerinci lifting cost dan production costs sebagai thoes costs incurred to operate and maintain an enterprice’s wells and related equipment and facilities, including depreciation and applicable operating costs of support equipment and ficilities and other of operating and maintining those ficilities (hal.717).

Cost Recovery kemudian diterjemahkan secara rinci dalam Peraturan Pemerintah No.79/2010 tentang Biaya Operasi yang dapat Dikembalikan dan Perlakukan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. PP yang ditandatangani Presiden SBY pada 20 Desember 2010 (diundangkan Menkumham Patrialis Akbar) sebagai implementasi dari Undang-undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi di Indonesia.

Pasal 11 PP 79/2010 menyebut secara khusus soal biaya operasi yang kemudian menjadi acuan KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) untuk menentukan cost recovery mereka. Pasal 11 menyebutkan bahwa biaya operasi terdiri dari eksplorasi, eksploitasi dan biaya lainnya. Biaya eksplorasi yang dimaksud terdiri dari biaya pengeboran (pengeboran eksplorasi dan pengeboran pengembangan), biaya geologis dan geofisika (penelitian geologis dan penelitian geofisika), biaya eksploitasi (biaya langsung produksi minyak dan gas bumi, pemrosesan gas bumi, utility perangkat produksi dan pemeliharaan peralatan, uap, air, listrik, umum dan administrasi pada kegiatan eksploitasi, dan penyusutan), biaya umum dan administrasi untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi (administrasi dan keuangan, pegawai, jasa materai, transportasi, umum kantor, dan pajak tidak langsung, pajak daerah, dan retribusi daerah), biaya lainnya seperti memindahkan gas dari titik produksi ke titik penyerahan dan biaya kegiatan pasca operasi kegiatan hulu. 

Luas dan banyaknya item biaya yang dijabarkan dalam PP ini, bisa jadi sebagai penyebab membengkaknya secara terus menerus lifting cost, sehingga definisi cost recovery tidak bisa dianggap selesai. Ada beberapa item yang memberi peluang bagi KKKS untuk mengelembungkan tuntutan, diantaranya disebut “biaya lainnya” dan “biaya kegiatan pasca operasi kegiatan hulu”. Barangkali itu sebabnya, sejak terbit PP ini,  lifting cost untuk Indonesia setiap tahun menaik tajam dan menjadi beban berat APBN. 

Tahun 2007 (sebelum terbitnya PP No.79/2010) misalnya, cost recovery ini yang dianggap sebagai lifting cost hanya mencapai US$10,4 milyar atau setara Rp 93,9 triliun pada kurs kala itu yang berarti biayanya hanya berkisar US$14,8 per barel, atau berkisar pada beban 30% dari total harga minyak mentah, — walau saat itu APBN sedang mengalami difisit anggaran serius.

Beban APBN itu terus melonjak tajam, cost recovery yang dibebankan oleh KKKS minyak dan gas pada mulai tahun 2011 mencapai US$15,22 miliar. Tahun 2012 naik menjadi US$15,15 miliar, tahun 2013 mencapai US$ 15,92 miliar, tahun 2014 naik lagi secara signifikan dan tidak masuk akal hingga menjadi US$ 17,8 miliar, dan tahun 2015 sudah diusulkan menjadi US$16,5 miliar. 

Sayangnya, media massa jarang menyebutkan harga satuan per barel setiap tahunnya, sehingga publik harus menghitung sendiri beban APBN dalam biaya per berel. Namun berdasarkan data yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dapatlah dihitung besaran lifting cost yang menjadi dasar cost recovery dalam satuan barel agar kita dapat membandingkannya dengan lifting cost yang dipergunakan di beberapa negara di dunia. 

Berdasarkan data itu, maka terbaca dengan jelas adanya kenaikan lifting cost sejak tahun 2011  hingga mencapai puncak tertingginya tahun 2014, saat Pemilu dan Pilpres berlangsung. Sudah bukan rahasia umum bahwa minyak dan gas bumi berkait erat dengan politik, khususnya di Indonesia. Tahun 2011 diproduksi 902.000 barel per hari dengan hitungan biaya US$46,2/barel, 2012 diproduksi 859.000 barel perhari dengan biaya US$48,3/barel, 2013 diproduksi 825.000 dengan biaya US$52,8/barel, dan mencapai puncaknya 2014 untuk memproduksi 794.000 barel per hari menelan biaya US$61,4/barel. Mulai tahun ini sedikit menurun (walau masih tinggi) dengan biaya APBN US$51,8/barel untuk memproduksi 825.000 per hari minyak mentah Indonesia.

Jika membandingkan dengan angka lifting cost yang dikeluarkan oleh Energy Information Administration (EIA) yang merupakan bagian dari Depertemen Energi Amerika Serikat (AS) –informasi lembaga ini dipercaya dunia internasional bahkan dunia perminyakan Indonesia– , tidak ada satu pun negara yang memiliki catatan lifting cost capai US$13/barel. Kawasan AS, lifting cost tertinggi hanya berkisar US$12,18/barel baik untuk onshore maupun offshore, sedangkan untuk negara lainnya hanya berkisar US$9,95/barel. Pun kalau biaya finding cost mau dimasukan dalam perhitungan, maka kawasan AS hanya menghabiskan US$21,58/barel, sehingga total biaya hulu (total upstream costs) perminyakan dan gas bumi hanya mencapai US$33,76/barel. 

Sedangkan untuk finding cost negara lainnya di kawasan Kanada, Afrika, Timur Tengah dan lainnya hanya berkisar US$15,13/barel, sehingga total biaya sektor hulu migasnya hanya mencapai US$25,08/barel. Ini berdasarkan data tahun 2009 yang masih berlaku hingga kini. Malah Axxon Mobil (XOM) mempublikasikan ke lantai bursa di Featured Brokers, bahwa finding cost mereka hanya berkisar antara US$0,44 – US$0,66/barel pada tahun 2005. Finding cost menurut mereka adalah per oil-equivalent barrel is a performance measure that is calculated using the Exploration portion of Upstream capital and exploration expenditures divided by new field resource additions (in oil-equivalent barrels).

Acrobatic Accounting

Meroketnya cost recovery untuk lifting Indonesia, sebagai akibat fatal dengan tidak adanya batasan patokan seperti yang dilakukan EIA di Departemen Energy AS. Bahkan ada kesan lifting cost ini sengaja ditutup-tutupi sehingga rakyat tidak bisa mengkritik. Misalnya, pihak pajabat Pemerintah dan politisi di DPR lebih senang mengungkapkan kepada media massa biaya keseluruhan cost recovery yang harus dibayar rakyat Indonesia melalui APBN ketimbang harga satuan per barelnya. 

Ketika harga minyak dunia di atas harga lifting cost yang diajukan SKK Migas ke DPR, sepertinya ada argumentasi yang masuk akal ke publik atas besaran cost recovery yang diajukan, karena masih dianggap di bawah harga pasar minyak mentah dunia. Nah, saat ini harga crude oil dunia hanya berkisar US$49/barel (bernajak naik), sementara SKK Migas ngotot ke DPR agar disetujui cost recovery sebesar US$16,5 miliar tahun 2015 untuk mendapatkan 825.000 barel per hari, maka terbuka kedok bahwa lifting cost-nya capai US$51,13/barel. Artinya, lebih murah Indonesia membeli minyak mentah di pasar dunia ketimbang menambang minyak mentah di negeri sendiri.

Mengacu kepada catatan EIA-AS, Indonesia sebenarnya masuk kawasan yang memiliki biaya upstream (hulu) paling tinggi sekitar US$25/barel. Kanada  mencapai US$24.76/barel, Timur Tengah US$16,88/barel, Amerika Tengah dan Selatan USD$26,64/barel. Satu-satunya upstream costs tertinggi adalah kawasan Afrika sehingga mencapai US$45,32/barel. Itu pula berarti upstream costs Indonesia masih jauh di atas negara Afrika jika mengacu angka yang diajukan SKK Migas ke DPR. Kalau kemudian Afrika dianggap memiliki angka korupsi tinggi di dunia, maka Indonesia daya korupsinya lebih tinggi dari Afrika. Jadi sungguh tidak beralasan kemudian jika Indonesia bersedia membayar cost recovery kepada anggota KKKS dengan harga US$51,13 per barel tahun 2015.

Untuk menghindari acrobatic accounting bagi Indonesia seharusnya memiliki standar biaya tertinggi untuk cost recovery. Dalam hal ini SKK Migas dan DPR harus mematok batas tertinggi (ceiling price) untuk  lifting cost, finding cost, dan atau biaya hulu migas (upstream cost), sehingga tidak bisa terjun bebas seperti sekarang. Selain itu, pihak SKK Migas harus mempublikasikan perusahaan penambang mana yang paling effsien dalam melakukan pekerjaannya dan perusahaan mana saja yang tertinggi cost recovery-nya. Setiap perusahaan penambang tidak mungkin sama besaran cost recovery-nya, sebab kondisi setiap wilayah tambang berbeda-beda. Selama ini tidak pernah dipublikasikan secara benar. Padahal, proyek apapun yang dibiayai oleh APBN harus diumumkan kepada publik, karena APBN (maaf, meminjam istilah Ahok) bukan punya “nenek lho” melainkan milik dan hak rakyat Indonesia.

Dugaan adanya permainan dalam cost recovery ini sudah dipublikasikan sejak lama, tetapi tetap saja berjalan tanpa solusi dan sanksi, malah justru makin “menggila” dari tahun ke tahun. Berdasarkan audit BPK periode 2004 hingga pada semester 1-2005 saja pada lima kontraktor kerja sama migas negara berpotensi mengalami kerugian sedikitnya US$1,473 miliar atau setara Rp 13,3 triliun kala itu. Temuan itu terdiri dari biaya-biaya yang tidak berhubungan dengan operasi perminyakan dibebankan kepada cost recovery (Kompas, 27 Juli 2007). Bahkan hasil audit BPK selanjutnya, menemukan dugaan mark up sebesar Rp 18 triliun, namun hingga kini tidak ada tindakan hukum baik dari Kejaksaan Agung maupun dari KPK.

Membaca situasi yang tak menentu ini Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang dipimpin oleh Faisal Basri pun pernah menggagas untuk menghapus cost recovery karena dianggap sebagai lahan permainan mafia migas. Salah satunya, pola bagi hasil diturun menjadi 60% untuk Indonesia (semula 85%) dan 40% (semula 15%) untuk KKKS tapi tanpa cost recovery. Opsi lainnya, cost recovery diganti dengan royalti dan pajak. Namun semua itu harus terlebih dahulu merevisi UU Migas yang sudah ada. Melihat kalangan politisi diuntungkan dengan permainan cost recovery ini, maka amatlah berat DPR akan mengabulkan usulan tersebut. Kini gertakan Faisal Basri dan kawan-kawan yang tadinya terdengar nyaring, bagaikan tenggelam ditelan ombak samudera.

Selama ini, ada kesan juga pembahasan besarnya atau tingginys cost recocvery ini tidak dibahas serius oleh DPR. Tidak diketemukan pertentangan yang luar biasa, seperti pertentangan rencana kenaikan BBM, misalnya. Dalam pembahasannya pun, sering menggunakan isu besar nasional untuk mengalihkan perhatian media massa yang meliput. Ketika DPR dengan SKK Migas sibuk membahas besaran cost recovery di DPR, seluruh potensi bangsa di tanah air tersedot oleh berita kriminalisasi KPK oleh Polri. Publik pun luput membahas dan mempertanyakan cost recovery minyak mentah Indonesia yang lebih mahal dari harga minyak mentah pada pasar internasional.

Menjadi masuk akal kemudian komentar mantan Wakil Ketua KPK, Busyro Muqaddas bahwa konflik yang terjadi antara KPK dan Polri sengaja diciptakan untuk melemahkan kedua lembaga itu. Menurutnya, ini kelakuan pebisnis busuk di sektor migas. Sebab mereka tidak suka dengan tindak-tanduk KPK dan Polri (Kompas, 19 Februari 2015). Jika benar dugaan ini, maka adanya korupsi dalam permainan mafia migas melalui cost recovery untuk lifting Indonesia telah dilakukan secara terencana, terstruktur, terprogram, dan masif. Lalu, apakah akan lebih baik situasi ini jika SKK Migas jadi BUMN? Atau justru, dosa-dosa ini akan dikubur bersamaan dengan berganti statusnya menjadi BUMN? Dua pertanyaan serius yang harus kita jawab bersama. (***)

_______

Penulis adalah Pengamat Kebijakan Publik yang tinggal di Jakarta.

APAKAH DPR DAN SKK MIGAS BERMINAT MALING?

Saya menulis ini semata karena saya rakyat Indonesia. Saya bukan siapa-siapa. Saya bukan politikus, saya bukan pejabat, saya bukan pegawai negeri, saya bukan pula pengusaha yang mencoba mencari keuntungan di air keruh. Saya murni hanya seorang rakyat.

Saya heran dan sulit menterjemahkannya dalam alam pikiran saya, sehingga saya terpaksa bertanya kepada teman-teman saya yang ada di FaceBooks. Mengapa DPR dan SKK Migas bersikukuh membahas angka cost recovery lifting Indonesia berkisar USD14 milyar hingga USD16,5 milyar dalam tahun ini. Artinya, Pemerintah melalui APBN-nya harus mengeluarkan kocek senilai Rp 197 trilyun untuk mendapatkan 825 ribu barel per hari minyak yang dihisap dari perut bumi petiwi ini? Panjang pertanyaan ini. Sebab jika dikalkulasikan Indonesia hanya mendapatkan 297 juta barel setahun dengan biaya USD16,5 milyar seperti yang diusulkan SKK Migas.

Padahal lifting cost di Amerika Serikat saja (baik off shore maupun on shore) tak sampai USD13/barel. Kanada malah hanya USD 12,69/barel. Timur Tengah lisfting cost-nya hanya USD9,89/barel. Bahkan Africa saja yang terkenal dengan tingginya angka korupsi, masih mematok lifting cost USD10,31/barel. Lalu mengapa SKK Migas dan DPR membahas lifting cost hingga USD 56,6/barel. Dari mana angka itu?

Kawan saya yang biasa bekerja di perusahaan minyak, mengabarkan bahwa total biaya untuk produksi minyak mentah (costs for producing crude oil) yang terdiri dari lifting cost, finding cost, sehingga menjadi upstream cost, paling tinggi hanya mencapai USD51,60/barel. Yang menjadi pertanyaan saya selaku rakyat adalah; apakah DPR dan SKK Migas bicara soal lifting cost, finding cost, atau sudah mencapai upstreaming cost dalam per barel? Yang terbaca dan terdengar oleh saya adalah SKK Migas dan DPR bicara soal cost recovery untuk lifting cost bagi perusahaan kontraktor minyak Indonesia.

Jika DPR dan SKK Migas sepakat untuk membicarakan lifting cost, maka seharus sepakat pada angka tertinggi USD13/barel sehingga kesuluruhan cost recovery yang harus dibayar Pemerintah RI hanya sebesar USD3,9 milyar atau setara Rp46 Trilyun kepada perusahaan kontraktor migas, bukan Rp197 Trilyun seperti yang dibahas saat ini. Tetapi kalau kemudian, DPR dan SKK Migas sepakat membahas upstreaming cost-nya, maka harus dijelaskan kepada publik secara terbuka apa saja rinciannya. Dan sudah pasti tidak semahal yang diajukan SKK Migas saat ini.

Sayangnya KPK, Kejaksaan, dan Polisi tidak punya nyali untuk membuka soal tabir ini. Bahkan KPK begitu selesai menangkap Rudi sebagai Kepala SKK Migas tak berlanjut ke soal cost recovery ini. Padahal disinilah permainan yang sesungguhnya. Dugaan berdasarkan fakta-fakta dari hasil wawancara bahwa permainan cost recovery ini sudah lama berlangsung. Hanya saja selama ini dapat berargumentasi dengan melihat harga minyak dunia tinggi. Begitu harga minyak dunia dibawah USD50/barel seperti sekarang, maka argumentasi para pihak yang bermain menjadi mentah dan ketahuan lah seperti yang sedang dibahas sekarang.

Wajar kemudian saya sebagai rakyat bertanya: Apakah DPR dan SKK Migas berminat untuk “maling”???. Kalau iya, maka ini disebut korupsi secara terstruktur, masif, terencana, dan terorganisir. Sehingga kegiatan “haram” ini tidak mendapat reaksi dari banyak kalangan, karena memang sudah masuk dalam bagian struktural. Salam perjuangan wahai anak bangsa Indonesia. (*****)

IMG_3639

Oleh: safarians | 21 Januari 2015

“NEGARAKU TERSAYANG”

Saya sebenarnya malu pada dunia, seakan aku tidak bisa mengurusmu. Kamu cantik, alamnya cantik nan indah, lagi kaya raya. Hampir semua mineral yang dibutuhkan manusia untuk hidup, ada padamu. Tapi sayang, kekayaanmu itu tidak untuk rakyat yang mendiaminya, melainkan bagi peruntukan kaum berduit dengan dalih investasi. Investasi saat ini akan menjadi predikat sukses atau tidaknya sang pemimpin. Semakin tinggi angka investasi asing, menandakan semakin tinggi kepercayaan asing padamu, maka sang pemimpin dianggap semakin sukses. Tak heran bila kamu diperebutkan banyak orang berduit.

Nasib sialmu semakin menjadi, manakala yang menjadi pemimpinmu adalah orang-orang bodoh. Orang-orang yang tidak mempunyai sentuhan emosional denganmu. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki kasih sayang denganmu. Mereka hanya perpanjangan tangan perampok dan perompak. Mereka adalah orang-orang bodoh dan gila yang dipilih rakyat. Tak mungkin kau memiliki pemimpin yang pintar manakala rakyatmu juga sebagian besar masih bodoh.

Negaraku Tersayang, saya sudah berusaha untuk berbuat sesuatu sesuai dengan kemampuanku. Para pemimpin telah aku beri tau tentang kamu dan kekayaan kamu. Telah aku beri tau betapa engkau adalah orang yang paling kaya di dunia. Engkau telah memiliki putra terbaik yang disegani dunia. Dan…dan..engkau adalah orang yang berjasa atas pondasi keuangan dunia. Engkau adalah pemilik hampir separo kekayaan jagat raya ini. Dan aku paham bahwa kamu telah membesarkan beberapa negara sekedar untuk mensejahterakan umat manusia, tetapi rencana tinggalah rencana. Ketamakan manusia telah mengaburkan makna hidup yang sesungguhnya. Negara-negara yang kau besarkan pun tidak akan pernah berterima kasih kepadamu. Bahkan mereka berusaha sekuat tenaga dan pikiran agar jejak-jejakmu dalam berkiprah terhadap aset dan keuangan dunia, dihapus atau terhapus sepanjang masa. Tetapi aku mencoba merajutnya kembali agar engkau tetaplah Negaraku Tersayang dan Bangsaku Tercinta.

Bangsaku Tercinta, para sesepuhku memberi tau kepadaku bahwa engkau adalah tanah harapan semua bangsa di dunia. Engkau sudah pernah menjadi negara adi daya kala raja-raja nusantara mencapai kedikjayaannya. Dulu engkau melahirkan para pemimpin yang hebat-hebat dan terhormat, tidak seperti sekarang. Saat ini para Bupati, para Gubernur, para anggota DPR dan DPRD, para anggota DPD tak ubahnya kerbau. Punya kekuatan besar tapi bodoh. Tak punya perencanaan, yang ada hanya pencernaan. Kasihan kamu wahai negeriku tersayang.

Kini, kekayaanmu mulai menipis, tetapi rakyatmu tetap saja belum sejahtera. Keindahanmu mulai rusak, tetapi bangsamu tetap saja belum makmur. Dunia mulai risau, ketika kamu tidak lagi mampu menyediakan kebutuhan hidup manusia. Sebelum itu terjadi, engkau hanya akan menjadi korban dengan tekanan apa yang disebut GLobal,,,,,hantu global.

Salam hormat dan salam rindu wahai Negaraku Tersayang,

Safari Ans.

Pada 22 September lalu, The Wall Street Journal menurun sebuah artikel yang mengejutkan dunia, khususnya Indonesia. Tulisan itu berjudul “Heirs of Indonesian Politician Adam Malik Seek Funds From UBS”. Keluarga Adam Malik menggugat UBS melalui AM Trust pada Pengadilan Distrik Utara California, Amerika Serikat. Mereka menuduh UBS telah memanfaatkan harta mantan Wakil Presiden Indonesia yang telah wafat 1984 berupa simpanan uang dan emas senilai USD 5 juta di Union Bank of Switzerland (UBS) dan di Swiss Bank Corp.

Peristiwa ini bagaikan riak kecil yang muncul ke permukaan, terlepas dari soal dari mana Adam Malik bisa memiliki uang sebanyak itu. Sebab, ada sejarah bangsa yang terputus antara generasi sekarang dengan generasi sebelum masa kemerdekaan. Kita hanya diajarkan untuk adanya kerajaan besar seperti Padjadjaran, Majapahit, Sriwijaya, dan sebagainya. Lalu kita diajarkan bahwa Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun lamanya, dilanjutkan jajahan Jepang, dan akhirnya Indonesia merdeka yang diproklamirkan Ir Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945.

Sejak proklamasilah kemudian sejarah bangsa ini terang benderang, sebagai lahirnya bangsa baru yang bernama “Indonesia”. Walaupun kata Indonesia sudah disebut periode sebelumnya, utamanya dalam Sumpah Pemuda yang dibacakan 28 Oktober 1928.

Namun tak banyak yang mencatat bahwa pada tahun 1928 terjadi sesuatu yang menarik perhatian dunia internasional, yang menyangkut hajat hidup manusia di planet bumi ini. Maaf bukan acara sumpah pemudanya, tetapi adalah undangan The Kings of Solo yang sebenarnya merupakan turunan dari The Kings of Solomon, Paku Buwono X yang mengundang 128 raja agung dunia untuk bertemu guna membicarakan apa yang disebut “Plan of The Expert”.

Raja Jawa itu berharap tujuaN dari Plan of The Expert 1928 itu bisa berjalan. Ialah break down colonialism, free the nation and create equal start, control the new nation through debt, unify the world, as good as possible for many as possible.

Setidaknya itulah yang dicatat pencari fakta kebenaran sejarah perbankan dunia dalam sebuah laporan yang berjudul “The History of Banking, An Asian Perspective” yang mempertanyakan; where did King Solomon’s treasure go?

Memahami makna sejarah ini, kalangan masyarakat Indonesia sibuk dengan analisa dalam konteks dimensi dunia lain, dan terseret dalam dunia magis yang berkepanjangan dengan menafikan akal sehat. Sementara dunia perbankan internasional terus berupaya bagaimana menggunakan aset besar dunia itu bagi kemaslahan umat manusia, Bahkan tak sedikit berupaya untuk mengakali sistem yang telah dibangun dengan nama “Harta Amanah Soekarno” dengan sandi “M1″ singkatan dari “Monetary One” untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya semata.

Tahun 1928 itu, memang Sokarno dipanggil oleh Paku Buwono X untuk menerima tanggung jawab yang besar, berupa “The Big Recall” aset-aset kerajaan yang telah berada pada 140 negara dan dibukukan pada sedikitnya 100 bank ketika itu. Dalam usia muda belia (27 tahun), Soekarno telah dipercaya untuk mengelola aset besar yang dipercayakan oleh 128 kerajaan besar dunia ketika itu guna membentuk dunia peradaban baru melalui Plan of The Expert 1928 tadi.

Konferensi Asia-Afrika di Bandung 1955, adalah salah satu upaya Soekarno untuk melaksanakan amanah itu. Masih banyak upaya lain yang dilakukannya seperti Marshall Plan, Colombo Plan, dan sebagainya. Sayangnya jejak hebat Soekarno dihapus dalam sejarah perjalanan masyarakar Eropa dan Amerika kemudian.

Namun demikian, Soekarno tidak habis akal. Ia memanfaatkan kedekatannya dengan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy sejak tahun 1960-an. Beberapa kali mereka bertemu, dan akrab bagaikan adik dan kakak. Sehingga kala John F Kennedy bermasalah dengan Federal Reserve (Fed) ketika itu, maka Soekarno tampil bagaikan pahlawan bagi presiden negara adidaya itu. Mereka meneken apa yang disebut “The Green Hilton Memorial Agreement” pada 14 November 1963.

Walaupun sebagian besar sejarawan Indonesia meragukan adanya pertemuan Soekarno dengan John F. Kennedy pada 14 November 1963 itu, karena di Indonesia sedang acara besar berupakan pekan olahraga Ganefo (Game of New Emerging Force) atau olympiade negara-negara non blok, tetapi harian terkemuka Amerika The New York Times, mencatat dengan baik jadwal kegiatan John F Kennedy sebelum ia tertembak pada 22 November 1963 atau delapan hari setelah penandatangan pengakuan aset Indonesia yang ada di Amerika Serikat. Bahwa hari Kamis 14 November 1963 dalam jadwal kegiatan John F, Kennedy tercatat “Sukarno appoints himself Premier (pg.3)”.

Pada tanggal 13 Oktober 2014, Mr. Kenji Yamazaki selaku Ketua Komisi Pengawas Aset kekaisaran Jepang berkirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia ditugaskan Kaisar Jepang untuk memberikan hibah bagi program 100 hari kerja Presiden SBY ketika itu. Bahkan ia telah diperintah Kaisar Jepang untuk program bantuan jangka panjang dengan Indonesia. Sayangnya rencana bantuan ini, tidak terakomodasi dengan baik sehingga tidak cair hingga kini. Semoga saja bisa terlaksana di era kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Hebatnya lagi, Kaisar Jepang pernah melarang warga Jepang tidur dimana kakinya menghadap ke Indonesia, saking Kaisar Jepang menghormati Indonesia. Mereka merasa ada komitmen sejarah jangka panjang antara Indonesia dan Jepang yang hingga kini mereka akui.

*******

Itu adalah sekelumit fakta sejarah, bahwa ada aset bangsa Indonesia yang begitu besar berada di luar negeri. Bahkan di dalam negeri sendiri tidak kalah pentingnya. Masih banyak masyarakat Indonesia menyimpan batangan emas, batu permata, platinum, tembaga, dan sebagainya. Bahkan sebuah bank besar di Swiss pernah beriklan di salah harian terkemuka di Indonesia. Bank tersebut mencari ahli waris nasabahnya yang sudah meninggal. Iklan bank tersebut menyebut nama anaknya yang konon tinggal di Bandung.

Tak hanya itu, harta karun di darat dan yang tenggelam bersama kapal-kapal niaga di dasar laut Indonesia bertebaran di berbagai titik di Indonesia, tidak dikelola dan diawasi secara baik. Anehnya, jika harta karun berupa keramik mahal, emas, dan sebagainya, masuk ranah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karena dianggap harta purbakala dan peninggalan sejarah.

Bangunan tua, bangunan bersejarah, tempat bersejarah, situs-situs, serta benda-benda asing yang terbuat dari perunggu, emas, dan logam berharga lainnya tidak terawasi dengan baik. Karena memang tidak ada lembaga yang secara spesifik bertanggung jawab atas pengelolan dan penyelamatan aset bangsa.

Yang disebut aset bangsa, bisa milik perseorangan dan bisa milik suatu lembaga. Namun negara perlu menyediakan sebuah kementerian yang secara spesifik pula bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan penyelamatan aset-aset bangsa yang tersebar di berbagai belahan dunia. Negara tidak bermaksud untuk menyita dan menguasai, tetapi negara harus melindungi setiap harta benda warga negaranya dimana pun ia berada seperti diamanatkan oleh konstitusi Republik Indonesia. Kecuali harta karun yang memang tidak ada pemiliknya, maka harus dimiliki dan dikuasai oleh negara yang sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.

Hutan gambut di Kalimantan yang sudah dikukuhkan dunia sebagai paru-paru dunia, maka secara otomatis negara harus memliharanya dengan baik. Pengelolaan hutannya tetap Kementerian Kehutanan, tetapi bagaimana menajerial hutan gambut sebagai aset bangsa Indonesia yang dibutuhkan manusia di planet bumi harus dikelola dengan baik secara ekonomi.

Jika Pemerintahan Jokowi-JK setuju dengan Kementerian Pengelolaan & Penyelamatan Aset Bangsa ini (atau apapun namanya), maka sasaran pertama kementerian ini adalah melakukan inventarisasi aset-aset bangsa Indonesia yang meliputi aset fisik dan non fisik. Kedua, mendorong Bank Indonesia dan perbankan nasional untuk membentuk fasilitas bullion bank di Indonesia, sehingga semua aset berharga milik masyarakat Indonesia dapat dijadikan sesuatu yang bernilai didalam dunia perbankan.

Dengan adanya bullion bank, masyarakat Indonesia bisa mendepositokan emasnya di bank, mendepositokan batu permata/berlian di bank, mendepositokan batangan tembaga, emas, platinum, dan logam berharga lainnya sehingga menjadi sertifikat deposito. Termasuk, masyarakat bisa menjadikan rumah atau bangunan berharga mereka menjadi sebuah bank garansi, SBLC, atau jaminan surity bond, sehingga tidak ada lagi aset berharga yang cecer dan habis percuma di telan usia. Hong Kong cukup sukses melakukan ini semuanya, sehingga rakyat memiliki sebuah kepastian tentang sesuatu yang berharga bagi hidupnya, bukan ditanam di tanah atau disimpan di bawah kasur.

Kementerian Pengelolaan dan Penyelamatan Aset (KPPA)

Berkenaan dengan itu, maka saya mengusulkan agat ada sebuah kementerian yang secara khusus mengelol da menyelamakan aset milik bangsa Indonesia. Adapun tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut.

Pertama, sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam melakukan inventarisasi aset-aset milik perseorangan warga negara dan milik kelembagaan, sehingga Negara dan Pemerintah dapat memetakan unsur nilai dan kepemilikan aset bangsa Indonesia baik yang berada di luar negeri maupun yang berada di dalam negeri.

Kedua, kementeran ini berfungsi dan bertugas menjadi penyuluh bagi masyarakat untuk mengelola aset dengan baik dan bernilai seperti tanah, kebun, sawah, dan sebagainya bekerjasama dengan pihak perbankan nasional, sehingga masyarakat Indonesia tidak dengan serta merta dan mudah menjual aset-aset tersebut kepada pihak lain (apalagi pihak asing) karena akibat ketidak-pahamannya soal nilai aset atau karena akibat tekanan ekonomi.

Ketiga, kementerian ini melakukan riset secara rutin melalui saluran resmi mau pun tidak resmi untuk melacak aset-aset bangsa Indonesia yang berada di luar agar pemiliknya dapat melakukan investasi atau membawa harta kekayaan ke tanah air untuk membangun Negara Republik Indonesia, dimana negara tidak bermaksud menguasai atau memilikinya, tetapi justru Kementerian ini bermaksud untuk melindungi aset-aset tersebut agar terhindar dari kenakalan atau prilaku hazard lainnya.

Keempat, kementerian ini memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak tertipu dengan perorangan, yayasan, atau lembaga yang mengaku-ngaku memiliki aset besar yang siap dicairkan tanpa alasan yang jelas. Sebab saat ini fenomena ini sudah pada tingkat suasana yang mengkhawatirkan. Kementerian ini berhak untuk mengatakan bahwa tindakan semacam itu adalah illegal dan mengandung unsur pidana. Tidak seperti sekarang, seakan negara tidak peduli dengan modus-modus penipuan semacam ini.

Kelima, kementerian ini akan bekerja dengan perbankan nasional untuk menyiapkan fasilitas bullion bank, sehingga aset-aset mahal milik warga negara seperti logam dan batu mulai berharga, serta aset berharga lainnya dapat dimasukan dalam system perbankan berupa deposito berjangka atau surat berharga bank lainnya. Pihak Kementerian ini akan melakukan pengawasan melekat terhadap penyimpanan aset-aset tersebut pada bank sehingga jelas kepemilikannya, ahli warisnya, dan sebagainya, sehingga terhindar dari moral hazard dunia perbankan.

Keenam, kementerian ini akan membentuk Lembaga Riset dan Penelitian tentang aset bangsa Indonesia, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar agar jelas jalur benang merah sejarah yang melingkupinya. Termasuk juga untuk melakukan investigasi apabila ada persengkatan kepemilikan aset berupa tanah, rumah, serta aset berharga lainnya milik warga negara Indonesia, sehingga persoalan ini tidak terlalu menggantung yang kemudian merugikan semua pihak termasuk negara, karena aset masih dalam sengketa berkepanjangan yang banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia selama ini.

Ketujuh, kementerian ini akan mempekerjakan para ahli sejarah, ahli keuangan, ahli perbankan, ahli investigasi, ahli hukum (berbagai disiplin ilmu hukum) untuk menopang kinerja. Sebab lembaga ini akan menampung keluhan dan pengaduan masyarakat menyangkut soal status kepemilikan aset yang mereka punyai serta menyalurkan penyelesaian sengketa ke lembaga atau ranah yang tepat sehingga mudah penyelesaiannya.

Kedelapan, secara prinsip kementerian ini akan melarang warga negara menjual asetnya berupa tanah, karena tanah adalah aset menyangkut masa depan anak cucunya. Jika ada usaha yang akan dilaksanakan pada tanah warga yang dimaksudkan, maka Kementerian menyarankan untuk melakukan kerjasama saja dengan pemilik proyek dengan pola profit sharing, kerjasama operasional, dan sebagainya. Apalagi, tanah milik warga negara dilarang dijual ke pihak asing dengan cara atau alasan apapun. Larangan ini akan dituangkan dalam sebuah undang-undang.

Kesembilan, kementerian ini juga berhak menampung aset warga negara Indonesia baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri, apabila pihak ahli waris tidak diketemukan, atau memang tidak ada ahli waris, atau memang harta atau aset tersebut dihibahkan kepada negara. Oleh Kementerian, aset ini akan diserahkan kepada lembaga pengelola yang disebut “Rumah Aset” bekerjasama dengan lembaga perbankan dan lembaga keuangan non bank untuk sepenuhnya bagi kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia.*****(safari_ans@yahoo.com).

IMG_0184.JPG

Originally posted on Bayt al-Hikmah Institute:

So, can we come to conclusion that gunung padang site or java pyramids was syncronized with Galactic Center

(My Correspondence with Dr.Hugo Kennes on Earth Grid at Gunung Padang Pyramids)

Ahmad , thank You for becoming friends. I have the greatest interest in the Research of Your Institute , much much more than in Earthgrids You know. I came accidentally in the earthgrids research , and a few weeks ago proposed Dan Shaw of Vortexmaps to setup a Face Book group about all this curious alignments people find thanks to Google Earth. We don’t know which decision makers and architects or geomancers are behind all this sacred groundgeometry in the past or today(esoteric movements) Its a great enigma , today we can only collect as much as possible data. Hugo Brussels
Nice to meet you Mr. Hugo Kennes, yes, we have same interest to do research on ancient mistery, that…

View original 2.667 more words

Oleh: safarians | 22 September 2014

Mandala Gunung Padang

Originally posted on Bayt al-Hikmah Institute:

Oleh: Anand Krishna

70gunung-padang-cianjur-indocropcircles.wordpress.comSejak surat saya kepada Tim Terpadu Riset Mandiri (TTRM) Gunung Padang dirilis oleh Saudara Andi Arief, inisiator, banyak tanggapan yang saya terima lewat teman-teman.

Adalah sangat menarik bahwa beberapa tanggapan bunyinya sangat mirip, kurang lebih:“Dari dulu, saya pikir memang di Gunung Padang itu ada satu proyek besar macam Maṇḍala.” Ini bahasa awam tapi sangat menyentuh esensi dari kata Maṇḍala itu sendiri. Yang saya maksudkan ialah kata-kata “proyek besar” .

Memang betul !

Mandala memang proyek besar – dan apa yang kita saksikan di Gunung Padang adalah“maket” dari proyek besar tersebut.

View original 1.238 more words

Oleh: safarians | 22 September 2014

Sejarah Peradaban Nusantara

Originally posted on Bayt al-Hikmah Institute:

Proses pertumbuhan dan perkembangan suatu budaya dapat digambarkan dengan dua model, yaitu sebagai kurva mendatar yang semakin melengkung di ujungnya, atau sebagai jenjang tangga yang semakin menanjak. Dalam model pertama, dibayangkan kebudayaan itu tumbuh dan berkembang terus-menerus tanpa ada hentinya dan semakin lama semakin cepat. Sementara itu, model kedua memberikan gambaran kebudayaan berkembang secara bertahap. Ada saatnya kebudayaan itu mandeg atau dengan kata lain, keadaan seimbang. Keadaan ini dapat disebut ekuilibrium dinamis, yang terjadi ketika suatu budaya berada dalam keadaan mantap dan stabil.

View original 7.889 more words

Oleh: safarians | 28 Mei 2014

Pesan Buku “Harta Amanah Soekarno”

Pembaca yang budiman. Bagi yang berminat membeli buku “Harta Amanah Soekarno” secara khusus yang ditandatangani langsung oleh penulis Safari ANS dapat dipesan melalui email: safari_ans@yahoo.com atau melalui sms ke +6287788818858 (Sdr.Benny). Pembelian dikenakan biaya kirim sesuai daerah tujuan. Terima kasih atas perhatiannya.

image

Oleh: safarians | 14 Mei 2014

Kritik Akademik Atas Harta Amanah Soekarno

image

image

Saya ucapkan terima kasih atas kritik Prof. Dr. Asvi Warman Adam (sejarahwan LIPI) yang dimuat di Majalah Gatra edisi 1-7 Mei 2014. Ini merupakan langkah awal mengaktualisasikan Harta Amanah Soekarno pada ranah akademik dan ilmiah. Wajar kalau kemudian perlu waktu untuk pembuktian lebih lanjut, utamanya soal otentikasi dokumen pendukung. Masih akan ada buku kedua setelah ini. Namun pembaca tidak akan paham membaca buku kedua saya, apabila belum membaca buku yang pertama ini. Materi buku pertama ini sebagian diambil dari blog dan tesis saya di Fikom Unpad Bandung. Sedangkan buku kedua, InsyaAllah bersumber dari disertasi doktor saya pada perguruan yang sama.

image

Press Release Selasa 13 Mei 2014
Penulis Buku Harta Amanah Soekarno, Safari ANS

1). Buku ini saya tulis semata bertujuan agar bangsa Indonesia mengakui adanya aset bangsa yang ada di luar negeri. Selama ini terkesan kalangan pejabat Indonesia secara resmi tidak mau mengakui atau mempercayainya, tetapi secara diam-diam mencoba untuk mencairkannya dengan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Berdasarkan investigasi saya selama belasan tahun ini, justru pihak asing yang mempercayai keberadaan aset bangsa Indonesia berdasarkan fakta yang mereka terima. Kini saatnya bangsa Indonesia sendiri mengakui keberadaannya yang pada proses akhir penetapan aset tersebut bermuara pada The Green Hilton Memorial Agreement yang ditandatangani Soekarno dan John F Kennedy pada hari Kamis tanggal 14 November 1963 jam 16.00 waktu Washington DC.

2). Dengan tidak adanya patokan yang pasti tentang keberadaan aset bangsa Indonesia, telah memberikan peluang bagi spekulan, broker, dan pengambil kesempatan untuk mengarang cerita-cerita sendiri-sendiri tentang aset bangsa ini berupa pengakuan bahwa dirinyalah penerus dan yang punya hak untuk mencairkan Harta Amanah Soekarno, sehingga banyak pihak dan masyarakat yang tidak paham sama sekali telah menjadi korban penipuan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Korban yang saya maksudkan ini baik perseorangan, paguyuban, organisasi, bahkan perusahaan yang tadinya berkembang menjadi bangkrut gara-gara menjadi sponsor pencairan dokumen yang berkait dengan Soekarno. Kejadian ini tidak hanya di Indonesia, tetapi di luar negeri seperti Hong Kong, China, Malaysia, Singapura, Eropa dan bahkan Amerika Serikat sendiri. Dengan hadirnya buku saya, semoga semua ini berakhir, bahwa Harta Amanah Soekarno berdasarkan penelitian dan investigasi jurnalistik saya adalah HARTA AMANAH SOEKARNO TIDAK SEPERTI YANG DIPAHAMI ORANG KEBANYAKAN.

3). Buku saya yang pertama ini merupakan awal anak bangsa Indonesia mengungkap misteri aset bangsa Indonesia secara faktual, dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Sebab selama ini berkenaan dengan Harta Amanah Soekarno sering dibawa ke ranah klenik, magic, dan pemahaman sesat lainnya. Padahal, berdasarkan hasil riset saya, Harta Amanah Soekarno adalah nyata, faktual, dan berada dalam sistem perbankan internasional yang bisa diverifikasi, bisa diaplikasikan, dan diimplementasikan berdasarkan kaedah perbankan dan peraturan yang berlaku sesuai dengan The Green Hilton Memorial Agreement (14 November 1963) yang diperkuat dengan Bank Agreement and Custodial Safekeeping antara Union Bank of Switzerland (UBS) dengan Soekarno tanggal 09 Agustus 1966 sehingga aset tersebut berlaku dan eksis dalam banking system.

4). Mengenai kritik Prof. Dr. Asvi Warman Adam yang meragukan keberadaan aset tersebut mengingat Soekarno ketika itu (waktu yang sama) malah untuk berobat saja harus meminta kepada pegawai istana. Harus saya jelaskan bahwa figur Soekarno jangan disamakan dengan figur pemimpin kita kebanyakan yang tidak bisa memisahkan mana milik dirinya dan mana milik negara atau bangsa. Harta ini disebut harta amanah karena Soekarno sejak awal sudah mengatakan bahwa aset ini bukan miliknya, dan bukan untuk keluarga atau kerabatnya, tetapi harta ini harta titipan, harta bangsa Indonesia (bahkan juga bangsa lain di dunia) yang dititipkan kepadanya, sehingga Soekarno telah bersumpah untuk tidak mempergunakan sesen pun titipan harta tersebut dirinya dan keluarganya. Bahkan menurut wartawan senior yang sering meliput istana ketika itu, Soekarno pernah mengajak wartawan makan, tetapi begitu dikonfirmasi ke dapur tidak ada lauk, hanya goreng telor. Bahkan ketika pindahan dari istana negara, putra tertuanya Guntur mau membawa pesawat televisi, Soekarno melarangnya dan mengatakan itu milik negara. Begitu pun ketika beliau keluar istana, hanya mengenakan kaos omblong dan bersandal jepit, karena apa yang ia pakai selama jadi Presiden RI pertama dibeli dengan uang negara. Maka secara pribadi, Soekarno adalah pemimpin besar yang paling miskin di dunia hingga kini. Jadi naif kalau kemudian kehidupan Soekarno seperti itu dijadikan indikator untuk menafikan keberadaan aset bangsa Indonesia yang begitu besar.

5). Melalui buku saya ini, saya pastikan dan saya minta bangsa Indonesia jangan ragu bahwa pertemuan Soekarno dengan John F Kennedy pada hari Kamis tanggal 14 November 1963 pukul 16.00 adalah penandatangan The Green Hilton Memorial Agreement, sebab kedua pemimpin ketika itu sedang menghadapi masalah besar di bidang ekonomi dan keuangan. Masalah lain memang dibicarakan diantaranya dukungan politik AS terhadap hubungan Indonesia-Malaysia yang memburuk ketika itu, tetapi penandatangan perjanjian pengakuan aset bangsa Indonesia setara nilai 57.000 ton lebih emas itu menjadi prioritas kedua pemimpin besar ini. Sebab dari hasil pembicaraan dengan beberapa narasumber di Eropa dan orang yang dekat lingkaran Soekarno menyampaikan adanya dialog kecil dalam pertemuan tersebut. Misalnya, JFK bersedia meneken perjanjian tetapi mengabaikan pengembaliannya. Soekarno mengatakan, tak apa tidak dikembalikan, tetapi bayar komitmen fee sebesar 2,5% setahun dari total emas yang diakui. JFK bilang, boleh saja asalkan perusahaan tambang Amerika baik minyak bumi maupun mineral diizinkan melakukan eksplorasi di Indonesia. Soekarno mengatakan, silahkan tetapi begitu sebutir biji emas atau setetes minyak diambil oleh perusahaan Amerika dari bumi Indonesia, maka The Green Hilton Memorial Agreement dinyatakan berlaku. Sekali lagi dialog ini bukan imajinatif, tetapi wawancara saya dengan tokoh senior pihak asing yang sekarang ini telah tiada. Berkenaan dengan dialog ini, ada hubungan yang erat antara perjanjian JFK dengan Soekarno dengan tambang emas Tembagapura yang kini menjadi Freeport Indonesia sebagai tambang emas terbesar di dunia saat ini. Juga disahkannya UU no. 13/1963 pada tanggal 28 November 1963 oleh Soekarno tentang perjanjian kerjasama PN Pertamina ketika itu dengan Pan American Indonesia Oil Company. Pula berlanjut dengan UU No.14/1963 tentang pengesahan perjanjian karya antara PN Pertamina ketika itu dengan PT. Caltex Indonesia dan California Asiatic Oil Company (Calasiatic), Texaco Overseas Petrolium Company (Topco), dan PN Pertamina dengan PT. Stanvac Indonesia, serta PN Permigan dengan PT. Shell Indonesia pada tanggal yang sama (28 November 1963) atau beberapa hari setelah ditandatanganinya The Green Hilton Memorial Agreement.

6). Melalui buku ini saya meminta kepada anak bangsa Indonesia, berhentikan berusaha untuk mengklaim atau mencairkan dokumen-dokumen bank yang berkait dengan Harta Amanah Soekarno, karena tidak bisa dicairkan secara orang perorang. Harta Amanah Soekarno membangun sistem dan jaringan yang keberadaannya saling berkait antara satu dengan lainnya. Walau kemudian tertera di atas dokumen atas nama seseorang, tetapi pada prinsipnya hanyalah penamaan sebuah aset, tetapi bukan miliknya, dan bukan atas nama itu yang dapat mencairkannya. Apabila itu dilakukan akan sia-sia dan membuang waktu. Harta Amanah Soekarno memiliki komitmen besar membangun bangsa Indonesia dan dunia, jadi tidak mungkin bisa dicairkan oleh orang per orang apalagi yang mengaku-ngaku. Lagi pula Harta Amanah Soekarno jangan diimpikan atau dinantikan dengan penuh harapan seperti akan dibagikan secara cuma-cuma kepada seluruh anak bangsa Indonesia seperti membagikan bantuan tunai ala kompensasi kenaikan harga BBM. Ini bukan aset untuk dibagi-bagikan, tetapi ini untuk membangun sebuah sistem kenegaraan, sistem keuangan kebangsaan, dan dunia sesuai dengan komitmen awal terciptanya Harta Amanah Soekarno.

Terima kasih
Safari ANS
Email: safari_ans@yahoo.com

Older Posts »

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 52 pengikut lainnya.