INDONESIA PERLU KEMENTERIAN ASET DAN TRUSTI

Oleh : Safari ANS

Besar kecilnya aset suatu bank menjadi penentu posisi bank. Bahkan rencana merger Bank Mandiri dan Bank BNI salah satu tujuannya adalah untuk memperbesar aset, minimal bisa menyamai keperkasaan DBS (Singapura), OCBC, dan OUB untuk tingkat ASEAN. Walau merger itu baru tahap wacana, tetapi hal itu mencerminkan betapa pentingnya memperbesar aset bagi suatu bank. Selama ini, aset bank akan semakin besar seiring membesarnya platform kredit, itu karena aset yang dijaminkan nasabah sebagai jaminan kredit dihitung menjadi aset dalam pembukuan bank.

Lima hari sebelum Jokowi dilantik menjadi Presiden RI ke-7, saya bertemu di Balaikota Jakarta dan menyampaikan proposal. Dalam proposal itu disebutkan betapa perlunya Indonesia memiliki kementerian baru, yang betugas mencatat, mengecek, menginvestigasi, dan memanfaatkan aset milik rakyat Indonesia baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Aset-aset tersebut bisa berupa bangunan, tanah, lahan tambang, lahan perkebunan, logam mulia (emas, perak, tembaga, platinum, dsb), batu mulia (intan, berlian, dsb).

Aset-aset tersebut bisa diolah dengan baik akan memperoleh dua keuntungan. Pertama, sangat menguntungkan pihak bank lantaran mereka tidak terlalu report untuk melakukan verifikasi aset-aset yang akan menjadi jaminan kredit. Bahkan, bank akan kebanjiran aset yang secara otomatis aset yang telah disahkan oleh kementerian yang memiliki kewenangan resmi soal pencatatan aset rakyat Indonesia.

Kedua, para pemilik aset yang dicatat oleh sebuah lembaga resmi, akan memiliki nilai tersendiri dan dapat dengan mudah masuk ke sistem bank. Sebagai contoh, jika bangunan dan tanah sudah mendapat sertifikat lembaga resmi ini, maka aset tersebut bisa langsung masuk bank, Pihak bank kemudian akan mengeluarkan safe keeping reciept (SKR). Berbekal SKR itu, pemilik aset bisa meminta bank untuk menerbitkan standby loan, bank garansi, SBLC, atau produk perbankan lainnya, termasuk deposito, karena harga tanah tidak pernah turun sampai kapan pun sehingga pihak bank tidak akan pernah rugi.

Dengan sistem ini, maka seorang pemilik aset yang sudah memiliki stabndby loan, dapat dengan mudah meminjam uang di bank. Hanya dengan membawa KTP kspsn saja mau, tak sampai sejam pinjamannya selesai. Demikian juga dengan aset berharga mahal lainnya. Buat apa intan berlian disimpan di rumah, kan lebih bagus disimpan di bank sehingga nilainya hidup secara ekonomis. 

Terus terang banyak pihak di luar negeri mengatakan kepada penulis, betapa “bodohnya” orang Indonesia karena banyak aset yang tidak dibukukan dalam sistem nilai perbankkan. Aset itu akan bernilai apabila nilainya dibukukan di bank, kalau disimpan di rumah atau di gudang ya tidak bernilai namanya. Sedangkan negara hanya dapat membangun apabila ada nilai, bank baru bisa berkembang juga karena nilainya berkembang. Bahkan yang disebut pembangunan ekonomi itu adalah membangun nilai sehingga lebih besar atau tumbuh. Nilai pertumbuhan ekonomi merosot 0,1% saja maka pengaruhnya sudah luar biasa dalam tatanan kehidupan ekonomi negara secara keseluruhan.

Kondisi sekarang ini, seorang petani yang memiliki lahan pertanian 2 hektar masih hidup miskin. Ia hidup hanya dari belas kasihan tukang ijon, karena dianggap mudah dalam memenuhi kebutuhan keuangan mereka. Demikian juga nelayan, dan sebagainya. Padahal dengan pemanfaatan aset secara hukum nilai perbankkan, maka apabila tanah petani 2 hektar tadi sudah dicatat dan diverifikasi kelembagaan resmi negara, maka bisa jadi tanah tersebut bernilai Rp100 juta. Sehingga sang petani sebenarnya bisa memperoleh standby loan minimal Rp75 juta untuk membeli pupuk dan kebutuhan hari-hari hingga panen tiba.

Itu baru bicara soal aset kecil yang dimiliki hampir setiap keluarga Indonesia. Bagaimana dengan lahan tambang emas, minyak, dan mineral mahal lainnya. Kelembagaan resmi ini akan melakukan survei bersama tim ahli serta memperkirakan cadangan yang terkandung di dalamnya. Tentu saja harus ada sertifikasi internasionalnya. Jika sebuah lahan tambang tersebut dihitung misalnya bernilai Rp 10 triliun, maka sertifkasi yang dikeluarkan oleh lembaga ini bisa dipergunakan pada bank. Bank kemudian akan memfasilitasinya dengan SKR serta memberikan standby loan, bank garansi, SBLC, promisory note, dan produk perbankkan lainnya mungkin bisa saja bernilai 50% dari nilai aset yang dibukukan. Berarti, sang pemilik lahan tambang bisa memiliki nilai Rp 5 triliun dalam bank. Pertanyaannya kemudian, apakah sang pemilik lahan tambang masih memerlukan investor? Jawabannya pasti tidak, no way.

Kita bisa membayangkan BUMN sebesar Pertamina, Aneka Tambang, Timah, dan sebagainya bisa membukukan aset mereka dengan nilai perbankkan. Maka akan tercatat ribuan triliun rupiah nilai aset akan masuk bank dalam waktu dekat, sehingga aset bank Bank Mandiri, BNI, BRI, dan lainnya yang ditunjuk Pemerintah untuk bekerjasama dalam pengelolaan aset ini, akan mengalahkan semua bank yang ada di ASEAN, paling tidak. Dengan membesarnya aset perbankkan kita, akan memberi peluang bagi Bank Indonesia untuk mencetak rupiah lebih banyak lagi bagi pembangunan negara. Dengan begitu, maka Indonesia membangun infrastuktur seperti yang digagas Pemerintahan Jokowi sebenarnya tidak perlu memimjam uang ke luar negeri. Karena stock dana pembangunan di dalam negeri sudah jauh dari memadai.

Kelembagaan itu adalah Kementerian Aset dan Trusti Indonesia. Mengapa harus kementerian bukan kelembagaan? Selama ini di Indonesia yang bersatus kementerian memiliki kewenangan penuh sejak dari konsep, implemnatasi, kebijakannya, dan eksekusi. Sedangkan kelembagaan di Indonesia sering memiliki kelemahan karena tidak bisa melakukan eksekusi, alias macam ompong, sehingga surat sertifikat aset yang dikeluarkan dianggap tidak bernilai baik oleh pihak perbakkan dalam negeri maupun pihak asing.

Bahkan Kementerian ini, bisa melakukan investigas tentang keberadaan aset-aset rakyat Indonesia dalam bentuk saham. Misalnya, saham perkebunan kelapa sawit, saham perusahaan tambang. Bisa jadi saham-saham tersebut sudah dimiliki asing secara moyoritas. Karena di Indonesia sangat dikenal istilah transaksi saham di atas meja dan di bawah meja. Pencatatan saham di atas meja dilaporkan ke Kementerian Kehakiman, tetapi kepemilikan saham dibawah tangan tentu tidak pernah dilaporkan, alias mitra lokal Indonesia kebanyakan hanya sebagai sleepy partner. Bila Kementerian Aset & Trusti Indonesia bekerja dengan baik, bisa jadi Indonesia tidak lagi menjadi tuan di rumah sendiri, karena saham mayoritas perusahaan besar yang menguasai pertambangan, perkebunan, properti, dan sebagaimana melakukan transaksi penjualan saham tanpa diketahui oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Sebab perpindahan saham-saham perusahaan besar, utamanya yang memiliki holding company dengan sangat mudah melakukan transaksi penjualan sahamnya di luar negeri tanpa Pemerintah dapat melakukan kontrol atas semua ini, karena memang tidak ada kementerian yang memiliki tanggungjawab khusus soal keselamatan aset rakyat dan bangsa Indonesia hingga kini, baik yang berada di luar negeri maupun di dalam negeri. Salam pejuangan wahai anak Bangsa Indonesia. (*****).

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Older Posts »

Kategori

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 56 pengikut lainnya.